Dairi

Ombudsman Sumut Surati Bupati Dairi Minta Klarifikasi Mutasi dr Erna Marpaung

Illustrasi. Foto (Ombudsman RI)

Sidikalang, Dairibaru.com – Badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat atau Ombudsman melalui perwakilan Sumut menyurati Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu terkait mutase yang dilakukan kepada dr Erna Marpaung dari RSUD Sidikalang menjadi personil di Puskesmas Sumbul.

Surat permintaan klarifikasi yang ditandatangani Abyadi Siregar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut itu tertanggal 8 Juni 2020 dan bupati Dairi diberi waktu paling lama 14 hari untuk memberi penjelasan dimaksud.

Dalam surat tersebut juga diurai agar bupati memberikan penjelasan disertai dengan dokumen pendukung, dasar serta pertimbangan penerbitan SK Bupati Dairi 210/821/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 (mutasi dr Erna), mengingat pelapor (dr Erna) sebagai tenaga kesehatan di RSUD Sidikalang sangat dibutuhkan terutama dalam penanggulangan wabah covid-19.

Pada salinan surat dimaksud, seperti yang dimuat di media Tagar, disebut bahwa Ombudsman menerima pengaduan Erna Marpaung, terkait dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur oleh Bupati Dairi dalam menindaklanjuti keberatan pelapor atas terbitnya SK Bupati Dairi 210/821/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.

Dalam laporan Erna pada 6 April 2020, diadakan rapat antara dokter dan paramedik RSUD Sidikalang dengan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Sidikalang. Saat rapat, mereka meminta Alat Pelindung Diri (APD) standar dan agar dilakukan rapid test kepada seluruh dokter dan paramedik yang kontak dengan pasien positif covid-19.

Namun, Pelaksana Tugas Direktur RSUD Sidikalang, saat itu dijabat Charles Bantjin, menanggapi tidak pantas dengan mengatakan “mati saja dokter, kalau tidak terima dengan keadaan rumah sakit pergi saja dari rumah sakit”.

Beberapa hari kemudian, Erna Marpaung dimutasi ke Puskemas Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Erna menduga, mutasi terkait dengan permintaannya beserta paramedis RSUD Sidikalang lainnya, terkait APD standar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmat Syah Munthe dalam konfirmasinya di media Tagar pada Rabu (17/6/2020) mengatakan belum mengetahui adanya surat Ombudsman tersebut.

“Belum ada suratnya. Nanti saya cek dulu,” kata Rahmat Syah.

Sebagaimana diketahui, Erna Marpaung juga telah melaporkan Charles Bantjin ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan ucapan bernada penghinaan itu. Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah mengeluarkan release, perkataan itu tidak ada sesuai klarifikasi ke Luber Sianturi yang menjabat Tata Usaha RSUD Sidikalang. (*)

To Top